Lintaspost.com, Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan ranperda usul kepala daerah tahun 2021 Gedung DPRD Pesisir Barat, Lampung, Jum’at 04/06/21.
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Pesisir Barat, Nazrul Arif, Wakil Ketua I Piddinuri, Wakil Ketua II Aliyudiem, dan dihadiri 19 Anggota DPRD, Unsur Forkopimda Lampung Barat dan Pesisir Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Camat Se-Kabupaten Pesisir Barat dan Seluruh Tamu Undangan.
Rapat paripurna yang diawali oleh penyampaian penelitian daftar hadir anggota DPRD oleh sekretaris DPRD Drs. L. Maulana, M.Pd dan dilanjutkan paparan Fraksi secara ringkas pandangan umum sebagai berikut:
Fraksi Nasdem antara lain menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penambahan anggaran untuk Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, solusi atas kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, kenaikan biaya retribusi Puskesmas yang dinilai cukup besar dan perlunya pengembangan pariwisata.
Fraksi PDI, Mengedepankan kemajuan daerah kabupaten Pesisir Barat PDIP Perjuangan selalu menjaga keseimbangan masyarakat Kabupaten pesisir barat yang dimaksud penyelenggara Pemerintah Kabupaten pesisir barat Lebih efisien efektif.
Fraksi PKB, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan seluruh jajaran jajaran pemerintahan setelah dicermati dan aspirasi raperda dengan sistem ini akan disampaikan secara berurutan sebagai menetapkan pejabat fungsional yang efektif dan efisien agar Pesisir barat jauh lebih baik dan maju dari kabupaten-kabupaten lain.
Fraksi Partai Demokrat antara lain memberikan pandangan dan masukan terkait peningkatan kemandirian dan kemajuan desa, serta lambatnya penanganan pasca bencana, penyedia jasa, serta tenaga teknis agar kualitas jasa kontruksi menjadi lebih baik.
Fraksi Amanat Nasional Indonesia Raya antara lain menyampaikan pandangannya terkait perlunya konsolidasi lintas sektoral,kesulitan petani di beberapa wilayah mendapatkan pupuk bersubsidi dan pembenahan Pasar.
Fraksi Golkar antara lain sejauh mana perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan anggaran penanggulangan bencana yang belum ideal, problem tentang Rencana Tata Ruang Wilayah secara nasional dan konsep penanganan ruas jalan.(Holil)
