Lintaspost.com, MUBA – Bukan Hal yang mudah dalam menjalankan Penggunaan Anggaran Daerah, apalagi didalam Tahun Politik yang dapat memantik sejumlah Problem dikalangan Masyarakat.
Tahun 2024, menjadi tahun yang cukup berat bagi setiap Kepala Daerah, apalagi disatu sisi Menjalankan Program Pemerintahan agar tepat sasar, disatu sisi juga penyiapan Kondusifitas Pemilu dan Pilkada Serentak.
Melihat lebih jauh Penggunaan APBD di Tahun Politik, menurut Ketua IWO Muba Riyansyah Putra SH, akan banyak kontroversi jika tidak diantisipasi dengan baik oleh tiap-tiap pengguna Anggaran.
“Apalagi dikhawatirkan, APBD yang sudah dirancang penggunaannya, akan terganggu dengan sitasi Politik yang juga harus dijalankan oleh tiap-tiap wilayah terkhususnya kita sendiri kabupaten Musi Banyuasin,” katanya.
Ada beberapa OPD yang nantinya bakal menjadi sorotan jika Penggunaan Anggaran tidak difokuskan dan disiapkan dengan matang. Karena ada Fase Jeda antara Presiden, Kepala Daerah, dan DPRD yang cukup menyita waktu dan mengganggu siklus program pemerintahan.
Dimana kita ketahui, Pilkada akan terjadi pada 27 November 2024, dan Presiden, DPR, hingga tingkat DPRD pun baru di bulan Agustus akan dilantik. Ini membuat Jeda yang dikhawatirkan akan berpengaruh dalam penggunaan APBD ditiap OPD.
“Adapun beberapa OPD yang nantinya akan menjadi sorotan yaitu, Dinas PUPR, Perkim, Dinsos Muba, Disdagperin, Dinkes Muba, dan beberapa Instansi yang Serapan APBDnya Cukup Besar. Kita tunggu saja nanti keberagaman isu yang muncul jelang Pilkada dibulan November mendatang,” tukasnya. ( F )
