Lintaspost.com, Nasional – Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR mengusulkan kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta agar diputihkan saja, yang dilansir dari tempo.co.
“Keluhan rakyat yang bertemu sebagian besar tentang itu. Dampak pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman,” jelas Gobel ketika berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo, Rabu, (13/10/2021).
Ide tersebut beliau lantunkan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Pada saat itu keduanya menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.
Gobel menjelaskankan bahwa hal itu juga menjadi perbincangan sejumlah anggota DPR. Sebab ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah.
Dikarenakan tidak mampu membayar kredit itu, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking, karena bukan lagi dalam oengawasan Bank Indonesia (BI), tetapi langsung dibawah pengawasan OJK.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan akibat pandemi Covid 19 maupun akibat terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu mereka tak dapat lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.
“Keadaan seperti ini, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin,” tuturnya.
“Padahal Presiden peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional,” tuturnya.
Gobel menghimbau perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus.
“Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga,” sarannya.
Lakukan pembinaan katanya, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.
Wimboh menanggaoi, sesungguhnya hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak.
“Bank swasta prosesnya sederhana, tetapi untuk bank negara menjadi sukit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara. Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang,” jelasnya.
Tetapi, ia mengusulkan bahwa sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi COVID-19 atau bencana.
Pendapatnua, untuk kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga telah menyuguhkan subsidi bunga pinjaman sebesar 6 persen. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Gobel menuturkan UMKM itu tidak hanya pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk pertanian dan perikanan.
“Mereka adalah petani pejuang. Pejuang dibidang pangan. Mereka merupakan local investor,” katanya.
Rachmat Gobel berpendapat, petani merupakan aset bumi pertiwi ini. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa. (B)
