Lintaspost.com, PRINGSEWU – Pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah melalui Dana Bantuan Oprasional (BOS) baik reguler,kinerja, dan afirmasi yang bersumber dari APBN maupun bantuan lain yang juga bersumber dari APBD bertujuan untuk meningkatkan kwalitas pendidikan dari tingkat Paud, SD, SMP maupun SMA/SMK. Baik dinaungan Depag maupun Diknas, Namun kenyataan di lapangan Bantuan dari pemerintah tersebut diduga menjadi ajang pungli oknum di dinas pendidikan baik di Dinas Kabupaten maupun Propinsi, hal ini dikatakan C.H. Ali aktivis People Watch Corruption (PWC).
Hasil telusur Sumatera Post, temuan dari PWC tentang dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum -oknum pada dinas pendidikan di kabupaten kota maupun dinas Pendidikan Propinsi Lampung, ibarat para kepala sekolah menjadi perahan para oknum pejabat. Seperti dugaan potongan uang terhadap honor guru-guru honor. Pengadaan sarana prasarana sekolah harga dan spesifikasi tidak sesuai dan para kepala sekolah tidak berkutik karena penyedia sudah dikondisikan oleh oknum di dinas, baik pada Sekolah yang dibawah naungan Depag maupun Diknas.
Hal ini yang menjadi dasar Aktivis People Watch Corruption meminta Lembaga yang menaungi para guru jangan tutup mata. agar para guru maupun kepala sekolah tenang menjalankan tugasnya terhindar pemanfaatan oleh oknum-oknum di dinas pendidikan, ujar C.H.Ali.
Sementara itu Ketua PGRI Lampung Suharto, saat dikonfirmasi melalui Watshapp, Minggu (11/7) pukul 15.55 Wib, berkaitan PGRI harus berani melindungi para Kepala Sekolah dari dugaan pungli anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD tidak ada komentar. (ndy)
