LINTASPOST.COM LAMSEL — Komisi IV DPRD kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas kesehatan.
Agenda rapat membahas dua isu utama, yakni pelayanan BPJS Kesehatan serta penyerapan anggaran di sektor kesehatan, dipimpin langsung oleh ketua komisi IV, Taman beserta anggota, yang dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat. Selasa 23/09/2025.
Dalam rapat tersebut, anggota dewan menyoroti berbagai kendala pelayanan BPJS yang masih dirasakan masyarakat mulai dari akses rujukan, validasi data kepesertaan, hingga keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah. Komisi IV menegaskan pentingnya perbaikan sistem pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program jaminan kesehatan.
Selain itu, penyerapan anggaran juga menjadi sorotan serius. Salah satu anggota komisi IV mempertanyakan kinerja dinas kesehatan, mengingat realisasi penyerapan anggaran baru 56 persen hingga triwulan berjalan.
<span;>Ketua komisi IV DPRD Lamsel, Taman menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
“Kami tidak ingin anggaran hanya tertulis di atas kertas, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan serapan baru 56 persen, artinya ada program yang belum berjalan maksimal. Dinas kesehatan harus segera mempercepat realisasi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” tegas legislator dari fraksi PDI-Perjuangan itu.
Menanggapi hal tersebut, Plt kepala dinas kesehatan Lampung Selatan, Sumantri menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan percepatan realisasi program, termasuk evaluasi teknis agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal disisa waktu yang ada.
”Kami berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan dan memastikan anggaran benar-benar terserap sesuai Kebutuhan” ujarnya.
RDP ini diharapkan menjadi langkah kongkrit dalam mencari solusi atas persoalan pelayanan BPJS sekaligus mendorong efektivitas penggunaan anggaran kesehatan di kabupaten Lampung Selatan. (red)
