Lintaspost.com, Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/2/2025). Agenda rapat kali ini membahas beberapa poin penting terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung serta permintaan persetujuan dari anggota DPRD.
Rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPRD ini diawali dengan penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait LHP BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Lampung. Laporan ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah guna mendukung kebijakan pembangunan nasional di daerah.
Selain itu, turut disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyoroti sejauh mana belanja daerah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini menjadi acuan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat Lampung.
Selanjutnya, rapat juga membahas permintaan persetujuan dari anggota DPRD terkait hasil pembahasan sebelumnya. Keputusan yang diambil dalam rapat ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK.
Sebagai bagian dari agenda, rapat turut membahas Konsep Surat Keputusan DPRD yang akan menjadi dokumen resmi dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis terkait pengelolaan anggaran daerah.
Rapat ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
