Lintaspost.com – Di Aula Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan telah berlangsung Sosialisi stabilitas nasional untuk menciptakan masyarakat yang aman,damai dan sejahtera dikecamatan. Selasa (10/08/21)
Hadir dalam kegiatan tersebut :
– Thomas Amriko (Kaban Kesbangpol )
– Kapten Czi Mistry Pakar Rosnandi (Pasi Intel)
– AKP Andy Yunara ( Kasat Intel)
– Mawardi (Plt Kepala Bidang Kemasyarakatan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Lampung Selatan)
– Muhadi (Kasi Kemasyarakatan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Lampung Selatan)
Thomas Amriko (Kaban Kesbangpol) menyampaikan
“Lakukan semua soisialisasi di setiap desa melalui medsos guna menghindari adanya konflik dan tidak terjadi pengotakan di masyatakat ,Deteksi dini dan laporkan kepada pihak tekait pihak terkait agar pelasanaan Pilkades bisa berjalan dengan aman dan tertib
Masih adanya warga disuatu Kecamatan yang tinggal di perbatasan dengan wilayah lain tinggal cukup lama namun masi memiliki identitas diri diluar daerah tersebut,hal itu tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya konflik karena masyarakat tersebut bisa dimanfaatkan oleh salah satu calon atau tim sukses untuk ikut menyalurkan suara dalam pemilihan kades, “Ujarnya
Kapten Czi Mistry Pakar Rosnandi (Pasi Intel) menyampaikan :
“Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu pedoman bagi kita agar terhindar dari konflik
Masalah internal umumnya sering terjadi menyangkut nilai-nilai agama itu (perbedaan aliran dalam satu agama) Masalah external umumnya menyangkut sikap dan kebijakan individu atau organisasi dalam merespon kebijakan orang atau pok keagamaan, “Ujarnya
AKP Andy Yunara ( Kasat Intel) menyampaikan :
“Kamtibmas merupakan suatu kebutuhan yang tidak lepas dari jalannya roda pembangunan nasional secara umum, Salah satu fungsi Polri adalah penegakan hukum Selain penegakan hukum dan Kamtibmas Polri juga mempunyai kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial Pendekatan hukum dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar hukum,upaya-upaya kepolisian untuk menangani konflik sosial dengan melakukan kordinasi dengan satuan fungsi terkait, “Tutupnya